BANJARMASIN – LENTERAKKALIMANTAN.NET Di tengah tuntutan publik akan transparansi yang kian tajam, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Batola) menegaskan posisinya untuk tidak sekadar “main aman” dalam pengelolaan anggaran. Wakil Bupati Barito Kuala, Herman Susilo, secara eksplisit menekankan bahwa kunci utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih adalah melalui kolaborasi tanpa sekat antara pemerintah daerah dan lembaga pengawas.
Pernyataan ini disampaikan Herman saat menghadiri Seminar Nasional bertajuk “Sinergi BPK dan Pemangku Kepentingan untuk Membangun Banua” di Hotel Galaxy Banjarmasin, Senin malam (20/4/2026). Kehadiran Herman menjadi sinyal kuat komitmen Batola dalam memperkuat tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
Bagi Pemkab Batola, koordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bukan lagi sekadar formalitas administratif, melainkan kebutuhan strategis.
“Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Barito Kuala, untuk terus memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam pengelolaan keuangan daerah,” tegas Herman Susilo di sela kegiatan.
Acara yang dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnuryadi Sulaiman, ini menjadi wadah “adu ide” bagi para pemangku kepentingan. Hasnuryadi berharap diskusi ini tidak berhenti pada seremoni, melainkan menghasilkan output konkret bagi pembangunan daerah.
“Seminar ini diharapkan dapat menghasilkan berbagai gagasan dan masukan strategis bagi pemerintah daerah dalam menjalankan tugas pembangunan,” ujar Hasnuryadi.
Seminar ini menghadirkan panelis lintas sektor untuk membedah tantangan pengelolaan keuangan dari berbagai sudut pandang, di antaranya: ◾Fathan Subchi (Anggota BPK RI) ◾Prof. Hafizh Ansyari (Wakil Ketua MUI Kalsel) ◾Fahruddin (Direktur Utama Bank Kalsel).
Selain fokus pada isu audit dan keuangan, malam tersebut juga diwarnai dengan pelantikan Pengurus Wilayah dan Cabang Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) periode 2025–2030. Sebagai bentuk apresiasi atas kepemimpinan di daerah, panitia juga menyerahkan penghargaan khusus kepada Wakil Gubernur Kalsel.
Keikutsertaan aktif Barito Kuala dalam forum ini mempertegas langkah kabupaten tersebut dalam mengawal setiap rupiah APBD agar tetap berada pada rel pembangunan yang berkelanjutan.(Kominfo/Lenka)
