BANJARMASIN LENTERAKKALIMANTAN.NET
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan pentingnya penguatan koordinasi, sinergi, dan strategi komunikasi publik untuk menjaga kepercayaan masyarakat di tengah derasnya arus informasi digital dan media sosial.
Baca Juga:
Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin melalui Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Subhan Nor Yaumil, saat membuka Public Communication Summit 2026 bertema “Sinergi Pengelolaan Isu dan Reputasi di Era Digital” di Banjarmasin, Rabu (3/6/2026).
Kegiatan ini diikuti seluruh kepala SKPD lingkup Pemprov Kalsel serta perwakilan Dinas Komunikasi dan Informatika dari 13 kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan. Sejumlah narasumber nasional turut hadir untuk berbagi pengalaman dan strategi pengelolaan komunikasi publik di era digital.
Menurut Subhan, forum tersebut menjadi momentum strategis untuk membangun kesamaan persepsi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam menghadapi tantangan komunikasi publik yang semakin kompleks.
Baca Juga:
“Saat ini kita membutuhkan pemahaman serta koordinasi dan sinergi dalam mengawal kepercayaan publik di tengah arus informasi di media sosial. Kitalah yang harus memetakan arah terlebih dahulu agar dapat menyampaikan kebijakan berbasis ruang dialog terbuka di dunia maya dengan baik dan efektif,” ujarnya.
Ia menegaskan, komunikasi publik saat ini tidak lagi sekadar menyampaikan informasi kepada masyarakat, tetapi telah menjadi bagian penting dari strategi pengelolaan isu dan reputasi institusi. Isu yang tidak ditangani secara tepat berpotensi berkembang menjadi krisis dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Karena itu, seluruh perangkat daerah didorong untuk melakukan deteksi dini terhadap berbagai potensi isu secara sistematis dan terukur. Pengelolaan isu juga harus dilakukan secara kolaboratif lintas sektor dan tidak menjadi tanggung jawab satu instansi semata.
Baca Juga:
“Di era digital, tantangan komunikasi publik semakin kompleks akibat cepatnya penyebaran disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian. Menghadapi kondisi ini, ekosistem media massa dan media sosial harus dikelola secara bijak. Media massa tetap menjadi rujukan informasi yang kredibel, sementara media sosial menjadi ruang diskursus publik yang dinamis,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan, Muhamad Muslim, mengatakan Public Communication Summit 2026 dirancang sebagai wadah untuk merumuskan strategi komunikasi yang efektif dalam menyampaikan program-program pemerintah kepada masyarakat.
Menurutnya, upaya tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi.
Baca Juga:
“Saat ini kita memiliki Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Oleh karena itu, regulasi tersebut menjadi pijakan bagi kita dalam menyampaikan berbagai informasi kepada masyarakat,” katanya.
Ia menjelaskan terdapat lima target utama yang ingin dicapai melalui kegiatan tersebut, yakni meningkatkan pemahaman strategi komunikasi publik di era digital, memperkuat kapasitas SDM komunikasi, memberikan panduan implementasi narasi tunggal pemerintah, membangun sinergi penanganan isu melalui narasi positif, serta memperkuat komitmen bersama dalam menjaga reputasi institusi.
“Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan arah kebijakan dan panduan dalam mengimplementasikan serta menindaklanjuti narasi tunggal, baik dalam komunikasi media, pengelolaan konten digital, maupun respons terhadap dinamika informasi di ruang publik,” ujarnya.
Baca Juga:
Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan deklarasi komitmen bersama pengelolaan isu di era digital yang diikuti seluruh peserta dan dipimpin oleh Gubernur Kalsel melalui Plh Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel.
Melalui Public Communication Summit 2026, Pemprov Kalsel berharap lahir rekomendasi konkret terkait pola koordinasi dan penguatan kapasitas SDM komunikasi publik di seluruh daerah. Langkah tersebut diharapkan mampu mewujudkan komunikasi pemerintahan yang konsisten, kredibel, responsif, dan mendukung tata kelola pemerintahan yang semakin baik(mckalsel/lnk).
Related Posts:
Baca Juga:
