BANJARMASIN LENTERAKKALIMANTAN.NET
Realisasi penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) di Provinsi Kalimantan Selatan hingga 30 April 2026 mencapai Rp6,68 triliun atau 36,78 persen dari total pagu sebesar Rp18,17 triliun. Capaian tersebut menunjukkan dukungan fiskal pemerintah pusat terhadap daerah tetap berjalan positif pada awal triwulan kedua tahun anggaran.
Baca Juga:
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan, Catur Ariyanto Widodo mengatakan, penyaluran TKD terus dioptimalkan untuk menjaga pelayanan publik serta mendukung percepatan pembangunan daerah.
“Transfer ke Daerah masih menjadi instrumen penting dalam mendukung pelaksanaan program pemerintah daerah, terutama untuk menjaga pelayanan publik, belanja pegawai, pendidikan, hingga pembangunan desa,” ujar Catur di Banjarmasin, Jumat (29/5/2026).
Penyaluran TKD pada awal 2026 masih didominasi Dana Alokasi Umum (DAU) yang mencapai Rp4,39 triliun atau 65,71 persen dari total realisasi TKD. Dominasi tersebut sejalan dengan struktur alokasi TKD tahun 2026, di mana DAU menjadi komponen terbesar dan disalurkan rutin melalui skema block grant.
Baca Juga:
Menurut Catur, DAU memiliki peran strategis karena digunakan untuk mendukung kebutuhan dasar pemerintahan daerah, terutama belanja pegawai dan operasional layanan publik.
Dari sisi capaian daerah, Kabupaten Barito Kuala mencatat persentase realisasi tertinggi sebesar 39,17 persen dari pagu. Sedangkan Kabupaten Balangan menjadi daerah dengan realisasi terendah sebesar 33,21 persen.
Sementara itu, realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) hingga akhir April 2026 tercatat sebesar Rp1,02 triliun atau 24,82 persen. Penyaluran DBH didominasi DBH Sumber Daya Alam Minerba sebesar Rp843,43 miliar atau sekitar 83,10 persen dari total DBH.
Baca Juga:
Untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, realisasi penyaluran mencapai Rp1,03 triliun atau 38,48 persen. Dana tersebut terutama digunakan untuk Tunjangan Guru ASN Daerah sebesar Rp528,91 miliar serta Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) sebesar Rp409,92 miliar.
“Penyaluran DAK Non Fisik menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas layanan pendidikan serta mendukung kesejahteraan tenaga pendidik di daerah,” katanya.
Adapun Dana Desa hingga akhir April 2026 telah tersalurkan sebesar Rp247,76 miliar atau 46,60 persen dari pagu yang telah disesuaikan menjadi Rp531,65 miliar.
Baca Juga:
Penyaluran tersebut telah menjangkau 1.690 desa dari total 1.871 desa penerima di Kalimantan Selatan. Dengan demikian, masih terdapat 181 desa yang belum menerima penyaluran Dana Desa.
Selain itu, tiga kabupaten telah memulai penyaluran Dana Desa tahap II kepada 170 desa, yakni Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan Kabupaten Tapin.
Catur menegaskan, percepatan penyaluran Dana Desa terus didorong agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat melalui pembangunan desa, penguatan ekonomi lokal, dan program pemberdayaan masyarakat.
Baca Juga:
“Kami terus mendorong pemerintah daerah dan desa agar memenuhi persyaratan penyaluran tepat waktu sehingga dana yang tersedia dapat segera dimanfaatkan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya(mckalsel/lnk).
Related Posts:
Baca Juga:
