Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat sinergi untuk memperluas akses pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui Program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Komitmen tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Program KUR Tahun 2026 yang digelar di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Selasa (30/6/2026).
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, H. Muhammad Syarifuddin, melalui Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Selatan, Rusma Khazairin, mengatakan UMKM merupakan tulang punggung perekonomian daerah yang berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menyerap tenaga kerja, dan menjaga stabilitas ekonomi masyarakat.
Menurutnya, Program KUR menjadi salah satu kebijakan strategis pemerintah untuk memberikan akses pembiayaan berbunga rendah sehingga pelaku UMKM dapat meningkatkan kapasitas usaha, memperluas pasar, meningkatkan daya saing, hingga menciptakan lapangan kerja.
“Keberhasilan Program KUR tidak hanya diukur dari besarnya nilai penyaluran, tetapi juga dari kualitas penyaluran yang tepat sasaran, produktif, berkelanjutan, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Rusma saat membacakan sambutan Sekda.
Ia menjelaskan, berdasarkan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) Kementerian Keuangan, hingga 17 Juni 2026 penyaluran KUR di Kalimantan Selatan telah mencapai Rp2,48 triliun atau 48,18 persen dari target tahun 2026 sebesar Rp5,15 triliun.
Realisasi tersebut telah dimanfaatkan oleh 38.501 debitur dan menempatkan Kalimantan Selatan di peringkat ke-17 nasional dari 38 provinsi.
Sektor perdagangan masih menjadi penerima KUR terbesar dengan nilai penyaluran Rp761,03 miliar kepada 14.897 debitur. Sementara itu, skema KUR Mikro mendominasi dengan penyaluran sebesar Rp1,58 triliun kepada 30.687 debitur.
Dari sisi wilayah, Kota Banjarmasin mencatat realisasi penyaluran tertinggi sebesar Rp443,73 miliar kepada 5.609 debitur. Adapun dari sisi lembaga penyalur, BRI menjadi bank dengan penyaluran terbesar mencapai Rp1,63 triliun kepada 29.424 debitur.
Meski capaian tersebut dinilai positif, Pemprov Kalsel menilai masih terdapat peluang untuk memperluas akses pembiayaan bagi UMKM yang belum terlayani. Selain keterbatasan modal, pelaku usaha juga masih menghadapi tantangan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan manajemen usaha, legalitas dan sertifikasi produk, digitalisasi pemasaran, inovasi produk, serta peningkatan literasi dan inklusi keuangan.
Karena itu, pemerintah daerah mengajak seluruh bank penyalur KUR, perangkat daerah, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, lembaga pembina, asosiasi usaha, dan seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi dalam mendampingi UMKM agar mampu naik kelas dan semakin berdaya saing.
“Pemerintah berharap Program KUR dipandang sebagai bagian dari ekosistem pemberdayaan UMKM yang terintegrasi, bukan sekadar fasilitas pembiayaan. Dengan kolaborasi yang semakin erat, Program KUR diyakini mampu meningkatkan produktivitas UMKM, memperkuat ketahanan ekonomi daerah, mendukung pengendalian inflasi melalui peningkatan produksi, serta menciptakan lapangan kerja baru di Kalimantan Selatan,” tutupnya.
