BANJARMASIN LENTERAKKALIMANTAN.NET
Perkembangan teknologi digital dan media sosial yang semakin pesat menuntut pemerintah daerah untuk memperkuat strategi komunikasi publik. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi saat ini adalah maraknya penyebaran hoaks dan disinformasi yang berpotensi memengaruhi persepsi serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Baca Juga:
Hal tersebut disampaikan Konsultan Komunikasi Krisis dan Strategic Public Relations, Jojo S. Nugroho, saat menjadi narasumber dalam Public Communication Summit 2026 bertema “Sinergi Pengelolaan Isu dan Reputasi di Era Digital” di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Rabu (3/6/2026).
Menurut Jojo, informasi palsu sering berkembang karena tidak segera dikonfirmasi oleh pihak yang memiliki kewenangan dan kredibilitas. Ketika sebuah informasi keliru dibiarkan beredar tanpa klarifikasi, masyarakat berpotensi menganggapnya sebagai fakta.
“Hoaks itu muncul karena informasi tidak dikonfirmasi langsung kepada narasumber yang berwenang. Ketika sebuah kebohongan atau informasi hoaks dibiarkan, lama-kelamaan dapat dianggap sebagai sebuah kebenaran,” ujarnya.
Baca Juga:
Ia menegaskan, peran humas pemerintah menjadi sangat penting dalam menghadirkan informasi yang akurat, faktual, dan berkelanjutan kepada masyarakat. Klarifikasi terhadap informasi yang menyesatkan juga harus dilakukan secara cepat agar tidak berkembang menjadi polemik yang lebih luas.
Selain dituntut responsif, praktisi humas juga perlu memiliki kemampuan dalam mengelola isu secara tepat. Menurut Jojo, salah satu tantangan yang kerap muncul adalah membedakan kritik konstruktif dari masyarakat dengan serangan yang sengaja dilakukan untuk merusak citra institusi.
“Kita sering kali sulit membedakan mana kritik dari publik dan mana serangan dari buzzer. Kesalahan yang sering terjadi adalah menganggap serangan sebagai kritik atau sebaliknya. Karena itu, teman-teman humas harus memiliki kompetensi untuk memilah informasi dan menentukan mana yang dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah,” katanya.
Baca Juga:
Jojo juga menyoroti pentingnya menyesuaikan pola komunikasi pemerintah dengan kebutuhan masyarakat, khususnya Generasi Z yang menjadikan media sosial sebagai sumber utama memperoleh informasi.
Menurutnya, banyak kanal media sosial pemerintah masih didominasi konten seremonial, sementara publik lebih membutuhkan informasi yang memberikan manfaat langsung dalam kehidupan sehari-hari.
Ia menilai media sosial pemerintah perlu dioptimalkan sebagai ruang komunikasi dua arah yang tidak hanya menyampaikan informasi resmi, tetapi juga mampu menampung aspirasi, masukan, dan kritik masyarakat secara terbuka.
Baca Juga:
“Media sosial seharusnya menjadi jembatan komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat. Di satu sisi menjadi ruang aspirasi publik, dan di sisi lain menjadi sarana pemerintah menyampaikan informasi yang valid untuk menangkal hoaks secara berkelanjutan,” pungkasnya.
Melalui penguatan kapasitas humas dan optimalisasi kanal komunikasi digital, pemerintah diharapkan mampu membangun komunikasi publik yang lebih responsif, adaptif, dan terpercaya di tengah dinamika informasi yang terus berkembang(mckalsel/lnk).
Related Posts:
Baca Juga:
