BANJARBARU LENTERAKKALIMANTAN.NET
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat langkah pengendalian inflasi melalui koordinasi intensif dengan pemerintah pusat serta berbagai pemangku kepentingan guna menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan di daerah.
Baca Juga:
Komitmen tersebut disampaikan usai Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang digelar secara virtual oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan diikuti jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama instansi terkait di Banjarbaru.
Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Kalimantan Selatan, Eddy Elminsyah Jaya, mengatakan kondisi inflasi di Kalimantan Selatan saat ini masih berada dalam kategori terkendali.
“Alhamdulillah, pengendalian inflasi di Kalimantan Selatan masih terkendali. Untuk inflasi tahunan kita berada di angka 4,22 persen dan masih berada pada posisi keenam nasional,” ujarnya.
Baca Juga:
Rakor tersebut turut melibatkan Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Badan Pusat Statistik (BPS), Satgas Pangan Polda Kalimantan Selatan, BPS Kalsel, serta sejumlah perangkat daerah terkait.
Meski inflasi tahunan masih terkendali, Eddy menegaskan pemerintah juga mencermati perkembangan inflasi bulanan. Berdasarkan data terbaru, inflasi bulanan Kalimantan Selatan tercatat sebesar 0,2 persen dan menempati peringkat ke-23 secara nasional.
Ia menjelaskan, komoditas penyumbang inflasi tahunan terbesar masih berasal dari emas perhiasan dan beras. Sementara pada periode bulanan, beras menjadi komoditas utama yang mendorong kenaikan harga.
Baca Juga:
Untuk menjaga stabilitas harga pangan, pemerintah mendorong percepatan penyaluran program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), terutama ke wilayah yang mengalami kenaikan inflasi.
“Beberapa rekomendasi yang disampaikan dalam rakor antara lain perlunya penyaluran beras SPHP ke wilayah yang mengalami kenaikan inflasi agar harga tetap terkendali dan pasokan tetap tersedia bagi masyarakat,” katanya.
Selain itu, pemerintah daerah juga diminta meningkatkan kewaspadaan menghadapi musim kemarau yang berpotensi memengaruhi produksi pertanian dan ketersediaan pangan. Pemantauan cadangan pangan dinilai penting untuk mengantisipasi kemungkinan penurunan produksi pada periode tersebut.
Baca Juga:
Sebagai langkah konkret, Pemprov Kalsel mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk terus melaksanakan operasi pasar, menggelar gerakan pangan murah, serta mengedukasi masyarakat agar menanam komoditas strategis seperti cabai yang kerap menjadi pemicu inflasi.
“Kami berharap pemerintah kabupaten dan kota dapat terus melaksanakan operasi pasar, gerakan pangan murah, serta menggalakkan penanaman cabai di masyarakat. Langkah-langkah ini penting untuk menjaga kestabilan harga dan mengendalikan inflasi,” ujarnya.
Dengan inflasi nasional yang saat ini berada pada angka 3,08 persen, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memastikan upaya pengendalian harga dan pasokan pangan akan terus diperkuat melalui sinergi lintas sektor.
Baca Juga:
“Ke depan, Kalimantan Selatan akan terus berupaya mengendalikan inflasi melalui sinergi seluruh pihak, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga dan pertumbuhan ekonomi daerah dapat berjalan dengan baik,” tutup Eddy(mckalsel/lnk).
Related Posts:
Baca Juga:
