Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus memonitor perkembangan inflasi daerah melalui Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri, Selasa (3/3/2026). Rakor tersebut diikuti secara virtual dari Command Center Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel.
Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, diwakili Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Mursyidah Aminy, didampingi Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Kalsel, Eddy Elminsyah Jaya.
Usai rakor yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Thohir, Eddy menyampaikan bahwa inflasi nasional secara month-to-month tercatat 4,76 persen berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Dua komponen utama penyumbang inflasi yakni harga emas dan tarif listrik.
“Kenaikan harga emas dipengaruhi kondisi global, termasuk dinamika di Timur Tengah. Selama sekitar 30 bulan terakhir, harga emas terus meningkat dan kini berada di level tinggi,” jelasnya.
Ia menambahkan, faktor kedua berasal dari tarif listrik. Pada Januari dan Februari 2025, tarif listrik sempat mendapat diskon 50 persen sehingga saat dibandingkan secara year-on-year dengan Februari 2026 terjadi lonjakan yang terlihat signifikan.
Untuk Kalimantan Selatan, inflasi year-on-year tercatat 5,97 persen. Menurut Eddy, angka tersebut juga dipengaruhi komponen emas dan tarif listrik sebagaimana tren nasional.
Meski demikian, kondisi harga pangan di Kalimantan Selatan dinilai relatif stabil.
“Harga pangan kita masih terkendali. Namun karena saat ini Ramadan dan mendekati Idul Fitri, pengawasan tetap kita tingkatkan,” katanya.
Ia menyoroti komoditas volatile food, terutama cabai rawit dan cabai merah, yang mengalami kenaikan harga di banyak daerah. Inflasi month-to-month di Kalimantan Selatan tercatat 0,8 persen sehingga secara umum masih terkendali.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Thohir, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah atas upaya menjaga stabilitas harga.
“Jika dibandingkan Ramadan tahun lalu, harga komoditas relatif lebih rendah dan mayoritas masih di bawah harga acuan tertinggi. Terima kasih atas kerja keras seluruh pihak,” ujarnya.
Rakor tersebut juga diikuti unsur Polda Kalimantan Selatan dan perwakilan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Kalimantan Selatan secara daring sebagai bentuk sinergi dalam pengendalian inflasi daerah(mckalsel/lnk).
