BANJARBARU LENTERAKKALIMANTAN.NET
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mempercepat upaya penyesuaian tarif driver online dengan mendorong kesepakatan antara pengemudi dan pihak aplikator demi menjamin kesejahteraan serta kepastian regulasi di lapangan.
Baca Juga:
Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kalsel Muhammad Syarifuddin melalui Kepala Dinas Perhubungan Kalsel, M. Fitri Hernadi, usai rapat bersama Forkopimda, perwakilan Driver Online Kalimantan Selatan Bersatu (DOKB), serta aplikator di Banjarbaru, Senin (4/5/2026).
Rapat ini merupakan tindak lanjut audiensi Gubernur Kalsel dengan perwakilan driver online pada momentum Hari Buruh 1 Mei lalu. Pemerintah daerah menargetkan adanya titik temu yang mampu mengakomodasi kepentingan seluruh pihak.
“Hari ini kita menindaklanjuti pertemuan Bapak Gubernur dengan DOKB pada Hari Buruh kemarin. Kita berharap ada kesepakatan antara driver dan aplikator sehingga tercapai solusi bersama,” ujar Fitri.
Baca Juga:
Salah satu fokus utama pembahasan adalah implementasi kebijakan tarif batas atas dan batas bawah yang tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur. Kebijakan ini dinilai penting untuk segera diterapkan guna menyesuaikan kondisi riil di lapangan.
“Kita ingin SK Gubernur terkait tarif batas atas dan tarif bawah ini bisa dilaksanakan di Kalimantan Selatan, karena kesejahteraan driver saat ini memang perlu menjadi perhatian serius,” tegasnya.
Menurut Fitri, tarif yang berlaku saat ini sudah tidak relevan dengan kondisi ekonomi terbaru. Kenaikan harga bahan bakar dan biaya operasional membuat pendapatan driver semakin tertekan.
Baca Juga:
“Situasi sekarang sudah sangat berbeda dengan kondisi awal. Harga BBM naik, biaya operasional meningkat, sementara driver masih menerima tarif lama,” jelasnya.
Pembahasan juga mengacu pada kebijakan nasional, termasuk Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026, sebagai dasar harmonisasi regulasi antara pusat dan daerah.
Pemprov Kalsel pun meminta pihak aplikator bersikap kooperatif dalam proses penyesuaian tarif agar tercipta skema yang realistis dan berkeadilan.
Baca Juga:
“Kita berharap aplikator kooperatif, sehingga kita bisa bersama-sama menghitung angka tarif yang layak dan dapat diterapkan di lapangan,” katanya.
Pemerintah memastikan proses ini tidak berhenti pada satu pertemuan. Rapat lanjutan akan digelar untuk merumuskan keputusan final yang dapat segera diimplementasikan.
“Masih ada rapat lanjutan, dan kita berharap hasilnya nanti benar-benar bisa memberikan kepastian serta keadilan bagi para driver online di Kalimantan Selatan,” tutupnya.
Baca Juga:
Langkah ini diharapkan menjadi titik terang bagi para driver online, sekaligus menciptakan ekosistem transportasi digital yang lebih adil, berkelanjutan, dan berpihak pada kesejahteraan pekerja(mckalsel/lnk).
Related Posts:
Baca Juga:
