BARITO KUALA – LENTERAKKALIMANTAN.NET Pemerintah Kabupaten Barito Kuala mengambil langkah tegas dalam mengawal pengelolaan anggaran pendidikan tahun 2026. Wakil Bupati Barito Kuala, Herman Susilo, menekankan bahwa seluruh dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) harus terserap secara optimal untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, bukan sekadar administrasi belaka.
Penegasan tersebut disampaikan Herman saat membuka sosialisasi pengelolaan Dana BOSP di Gedung Serbaguna Universitas Islam Kalimantan (UNISKA), Senin (20/4/2026). Di hadapan 1.462 peserta yang terdiri dari kepala sekolah dan bendahara, Herman menuntut akuntabilitas ketat dalam setiap rupiah yang dibelanjakan.
“Kita ingin memastikan bahwa setiap rupiah dari dana BOSP ini benar-benar terserap untuk kepentingan peningkatan mutu pendidikan dan fasilitas belajar mengajar dengan administrasi yang rapi dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Herman dalam arahannya.
Kegiatan sosialisasi ini menjadi krusial mengingat besarnya cakupan penerima manfaat. Tercatat sebanyak 731 satuan pendidikan di Barito Kuala menjadi penerima Dana BOSP tahun 2026. Rinciannya meliputi 383 unit PAUD, 275 SD, 62 SMP, serta 11 satuan Pendidikan Masyarakat.
Untuk meminimalisir risiko penyimpangan, Dinas Pendidikan menghadirkan pemateri dari Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan Tim Pengelola BOSP daerah setempat. Para narasumber memberikan pemaparan komprehensif terkait kebijakan, regulasi, hingga teknis pengelolaan dana di lapangan.
Herman berharap, melalui forum ini, para pengelola dana di tingkat sekolah memiliki pemahaman mendalam mengenai aturan main. Harapannya, pengelolaan anggaran ke depan tidak hanya lebih transparan dan akuntabel, tetapi juga bebas dari hambatan administratif yang seringkali menghambat penyaluran dana.
“Pengelolaan harus efektif, efisien, dan sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan. Tidak boleh ada lagi celah bagi penyalahgunaan,” imbuh Herman.
Langkah ini menjadi sinyal kuat Pemkab Barito Kuala agar satuan pendidikan mampu mengelola anggaran secara mandiri namun tetap dalam koridor pengawasan yang ketat demi tercapainya pendidikan yang lebih bermutu di Bumi Ije Jela.(Kominfo/Lenka)
