TANAH BUMBU – LENTERAKKALIMANTAN.NET Divisi Profesi dan Pengamanan (Div Propam) Mabes Polri melakukan inspeksi mendadak dan pemeriksaan menyeluruh terhadap penggunaan senjata api (senpi) organik di Polres Tanah Bumbu, Rabu (15/4/2026). Langkah ini merupakan bagian dari manuver “bersih-bersih” internal untuk memastikan tidak ada ruang bagi penyalahgunaan senjata oleh personel kepolisian.
Pemeriksaan yang dipimpin oleh tim Mabes Polri ini menyasar seluruh personel pemegang senpi dinas. Tidak hanya mengecek kebersihan laras, tim melakukan audit ketat terhadap surat izin memegang senjata api (SIMSA) dan masa berlaku tes psikologi setiap anggota.
Kapolres Tanah Bumbu, AKBP Arief Prasetya, S.I.K., M.Med.Kom., bersama jajaran Pejabat Utama (PJU), memantau langsung proses ini sebagai bentuk komitmen terhadap disiplin korps. “Kehadiran pimpinan menunjukkan bahwa pengawasan ini adalah prioritas utama untuk meningkatkan profesionalitas di lingkungan Polres Tanah Bumbu,” tulis laporan resmi tersebut.
Selain fisik dan dokumen, aspek krusial dalam pemeriksaan kali ini adalah uji kompetensi lisan. Setiap personel dimintai keterangan mendalam mengenai pemahaman Standar Operasional Prosedur (SOP) penggunaan senjata api. Hal ini dilakukan untuk mencegah insiden penembakan yang tidak sesuai prosedur atau kesalahan prosedur (malprosedur) di lapangan.
“Setiap anggota harus senantiasa menjaga profesionalitas, disiplin, dan tanggung jawab. Penggunaan senjata api dinas bukan hak, melainkan amanah yang dibatasi oleh aturan ketat,” tegas Tim Div Propam Mabes Polri saat memberikan arahan di lokasi.
Secara kronologis, pemeriksaan dilakukan dalam beberapa tahap: ◾Verifikasi Data: Mencocokkan nomor seri senjata dengan buku besar logistik. ◾Uji Kelayakan: Mengecek fungsi mekanis senjata untuk memastikan kelayakan pakai. ◾Audit Perilaku: Memastikan pemegang senpi tidak memiliki catatan pelanggaran disiplin selama masa pemegangan.
Kegiatan yang berlangsung tertib dan kooperatif ini diharapkan mampu meminimalisir potensi penyimpangan personel. Pengetatan pengawasan ini menjadi instrumen penting Polri untuk memulihkan dan meningkatkan kepercayaan publik (public trust) melalui pengelolaan persenjataan yang transparan, aman, dan akuntabel.
