MARABAHAN – LENTERAKKALIMANTAN.NET
Pelayanan publik bukan sekadar urusan administratif, melainkan manifestasi nyata kehadiran negara di tengah rakyat. Hal ini ditegaskan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala (Batola), H. Zulkipli Yadi Noor, saat memimpin Rapat Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Berbasis Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Aula Mufakat, Marabahan, Senin (13/4/2026).

Zulkipli menyoroti fluktuasi angka Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai rapor merah-hijau bagi para pemangku kebijakan di tingkat kecamatan hingga puskesmas.

Evaluasi strategis ini melibatkan seluruh Camat, Lurah, hingga UPTD Puskesmas se-Kabupaten Barito Kuala. Fokus utamanya adalah membedah tren IKM selama dua tahun terakhir (2024–2025) untuk memetakan unit mana yang memberikan performa prima dan mana yang melambat.

“Rapat ini kita laksanakan untuk mengevaluasi tingkat kepuasan masyarakat berdasarkan hasil SKM, baik tahun 2024 maupun 2025. Kita ingin melihat apakah terjadi peningkatan atau penurunan Indeks Kepuasan Masyarakat, serta apa saja faktor yang memengaruhinya,” ujar Zulkipli usai rapat.

Dalam proses bedah data tersebut, Sekda menekankan dua parameter utama yang menjadi landasan evaluasi:
Analisis Tren Lintas Unit: Memantau pergerakan IKM di kecamatan, puskesmas, rumah sakit, hingga klinik secara komparatif.

Bedah Sembilan Unsur SKM: Menguliti satu per satu dari sembilan unsur penilaian untuk mendeteksi titik lemah pelayanan yang dikeluhkan warga.

Zulkipli menegaskan bahwa jajarannya dilarang hanya terpaku pada angka-angka di atas kertas. Jika ditemukan penurunan nilai pada unsur tertentu, penelusuran mendalam wajib dilakukan.

“Kita tidak hanya melihat angka, tetapi juga menggali apa yang menjadi penyebab turunnya nilai pada unsur tertentu. Dari situ kita tentukan langkah perbaikan agar ke depan pelayanan publik semakin baik dan memenuhi harapan masyarakat,” tegasnya.

Bagi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, kualitas pelayanan publik adalah barometer kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Zulkipli mengingatkan bahwa setiap inovasi dan perbaikan kinerja memiliki satu tujuan akhir: memastikan masyarakat merasakan manfaat nyata.

“Pelayanan publik yang baik mencerminkan kehadiran negara. Oleh karena itu, kita harus terus berbenah agar masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari pelayanan yang diberikan,” tambah Zulkipli.

Melalui evaluasi ketat ini, diharapkan seluruh penyelenggara layanan di Batola terpacu untuk melahirkan inovasi dan memperkuat komitmen demi mewujudkan pelayanan prima yang bukan sekadar slogan, melainkan realitas di lapangan.(Kominfo/lnk)

 

Bagikan: