
BANJARBARU – LENTERAKKALIMANTAN.NET
Pemerintah Kabupaten Tabalong mulai menyeriusi penguatan ekosistem kewirausahaan daerah. Komisi II DPRD Kabupaten Tabalong melakukan konsultasi strategis dengan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan untuk membedah mekanisme pembentukan lembaga inkubator usaha yang terstandarisasi, Rabu (15/4/2026).
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalsel, Rahmaddin, menyambut langkah koordinasi ini sebagai upaya krusial untuk mengakselerasi pertumbuhan UMKM berbasis inovasi. Menurutnya, inkubator bukan sekadar tempat pelatihan formalitas, melainkan mesin penggerak agar pelaku usaha lokal mampu “naik kelas” di tengah persaingan teknologi yang kian ketat.
“Penyelenggaraan inkubator usaha harus mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan, sehingga mampu menjawab tantangan perkembangan zaman dan kebutuhan pelaku usaha saat ini,” ujar Rahmaddin di Banjarbaru.
Dalam pertemuan tersebut, Rahmaddin membedah struktur birokrasi dan operasional yang harus disiapkan Tabalong. Langkah awal dimulai dari legalitas berupa Surat Keputusan (SK) pendirian dan pengelola, yang dilanjutkan dengan seleksi ketat terhadap tenant (peserta inkubasi).
◾Proses ini dibagi menjadi tiga fase utama:
◾Pra-Inkubasi: Identifikasi potensi dan ide bisnis.
◾Inkubasi: Pendampingan intensif selama enam bulan hingga maksimal tiga tahun.
◾Pasca-Inkubasi: Monitoring keberlanjutan usaha di pasar luas.
Selama masa inkubasi, para tenant akan mendapatkan fasilitas berupa coaching clinic, konsultasi bisnis, hingga bantuan legalitas dan standardisasi produk.
Tak hanya soal bimbingan, Rahmaddin menekankan pentingnya infrastruktur pendukung. Lembaga inkubator yang ideal wajib menyediakan ruang usaha, akses internet cepat, dan sarana pertemuan bisnis yang representatif.
“Pendampingan mencakup penguatan manajemen usaha, legalitas, hingga akses permodalan dan jejaring bisnis. Ini menjadi kunci agar tenant mampu bersaing di pasar,” jelasnya. Ia juga menambahkan bahwa kolaborasi dengan lembaga penelitian dan forum inkubator internasional menjadi nilai tambah untuk memperkuat sistem.
Kunjungan DPRD Tabalong ini diharapkan menjadi cetak biru bagi daerah lain di Kalimantan Selatan dalam merancang lembaga serupa. Rahmaddin menegaskan bahwa pihak Provinsi berkomitmen penuh untuk berbagi pengalaman dan mendukung implementasi di lapangan.
“Sinergi antar daerah sangat penting untuk mempercepat pengembangan UMKM yang berdaya saing. Kami siap mendukung implementasi inkubator usaha di Kalimantan Selatan,” pungkas Rahmaddin.(mckalsel/lnk)














