
BANJARBARU – LENTERAKKALIMANTAN.NET
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan resmi memperkuat barisan birokrasinya. Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kalsel, M.Syarifudin (mewakili Gubernur), mengambil sumpah dan janji 129 Pegawai Negeri Sipil (PNS) baru di lingkungan Pemprov Kalsel, Selasa (14/4/2026). Namun, pelantikan kali ini membawa pesan yang lebih tajam dari sekadar seremoni administratif: perang terbuka terhadap judi online di lingkungan ASN.
Dalam arahannya, Sekdaprov Syarifuddin menekankan bahwa status PNS adalah sebuah privilese yang menuntut tanggung jawab moral tinggi. Ia memperingatkan dengan keras agar para abdi negara tidak terjebak dalam lingkaran setan judi daring yang kini tengah merusak tatanan kinerja pegawai secara nasional.
“Yang sangat penting, hindari judi online. Karena kita lihat banyak pegawai yang terjerumus dan hal itu akan mengganggu kinerja dalam bekerja,” tegas Syarifuddin di Banjarbaru.
Ia menambahkan bahwa pemerintah provinsi tidak akan memberikan toleransi bagi ASN yang terbukti melanggar hukum. Sanksi pemecatan membayangi mereka yang nekat bermain api dengan aktivitas ilegal tersebut, sesuai dengan regulasi disiplin pegawai yang berlaku.
Pelantikan ini merupakan langkah strategis penguatan pelayanan publik di “Bumi Lambung Mangkurat”. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalsel, melalui Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan, Indera Malik, merincikan bahwa 129 personel ini akan didistribusikan ke 30 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Para PNS ini merupakan gabungan dari formasi CPNS tahun 2025 serta lulusan sekolah kedinasan bergengsi, yakni Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD).
Menariknya, prosesi ini juga menjadi momen “pecah bisul” bagi sejumlah pegawai yang telah lama menanti kepastian status mereka. M. Rizky Saputra, salah satu ASN yang dilantik, mengungkapkan bahwa pengambilan sumpah ini sempat mengalami penundaan yang cukup signifikan.
“Alhamdulillah, hari ini saya resmi diambil sumpah janji PNS. Prosesi ini sebenarnya sudah tertunda cukup lama, terakhir tahun 2022, dan baru kali ini bisa dilaksanakan kembali secara bersama-sama,” ujar Rizky.
Meski berasal dari angkatan yang berbeda dalam kurun empat tahun terakhir, para peserta sepakat bahwa tantangan terbesar ASN saat ini bukan hanya soal kompetensi teknis, melainkan menjaga integritas dari pengaruh eksternal yang destruktif.
Rizky menambahkan bahwa ia dan rekan-rekannya mendukung penuh kebijakan “bersih-bersih” birokrasi dari judi online. Menurutnya, fenomena ini sudah sangat mengkhawatirkan karena berpotensi memicu tindakan koruptif dan penurunan produktivitas kerja secara masif.
Dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) ini, Pemprov Kalsel berharap 129 darah baru ini mampu menjadi katalisator pelayanan publik yang optimal dan menjaga marwah korps ASN dari segala bentuk penyalahgunaan wewenang maupun jeratan aktivitas ilegal.(mckalsel/lnk)













