BANJARBARU – LENTERAKKALIMANTAN.NET Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mulai memanaskan mesin perencanaan pembangunan untuk tahun 2026. Dalam Rapat Kerja Teknis dan Forum Perangkat Daerah yang digelar di Banjarbaru, Senin (30/3/2026), kolaborasi lintas sektor ditegaskan sebagai harga mati untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, terutama dalam menyelaraskan arus investasi dengan penguatan sektor riil seperti Koperasi dan UMKM.
Gubernur Kalimantan Selatan, melalui Asisten Bidang Ekonomi Ariadi, secara resmi membuka forum strategis yang diinisiasi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kalsel. Pertemuan ini bertujuan menyatukan visi seluruh perangkat daerah agar kebijakan pembangunan 2026 tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan terintegrasi dalam satu napas pelayanan publik yang efektif.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalsel, Rahmaddin MY, yang hadir didampingi Plh. Sekretaris Dinas Harisnor, menegaskan bahwa sektor koperasi dan UMKM harus menjadi mitra strategis dalam setiap skema investasi yang masuk ke Banua. Menurutnya, forum ini adalah wadah krusial untuk memastikan pembangunan tidak hanya mengejar angka, tapi juga menyentuh kesejahteraan masyarakat luas.
“Forum ini menjadi momentum penting bagi kita untuk saling berbagi ide dan strategi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Rahmaddin di sela kegiatan.
Ariadi, mewakili Gubernur Kalsel, menekankan bahwa perencanaan yang presisi hanya bisa lahir dari masukan konstruktif antar-sektor. Ia mengingatkan bahwa tantangan ekonomi ke depan menuntut perangkat daerah untuk lebih adaptif dan tepat sasaran dalam merespons kebutuhan publik.
“Keterlibatan aktif seluruh perangkat daerah sangat diperlukan agar perencanaan pembangunan dapat berjalan lebih terarah, efektif, dan tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat,” tegas Ariadi.
Menutup pernyataannya, Rahmaddin MY optimis bahwa dengan semangat kolaborasi yang solid, tantangan pembangunan di masa depan dapat teratasi. Sinergi antar-instansi dianggap sebagai kunci utama agar pembangunan di Kalimantan Selatan tetap bergerak maju dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.(mckalsel/lnk)
