BANJARBARU – LENTERAKKALIMANTAN.NET Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) resmi merilis Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Tahun Anggaran 2025. Laporan ini mengungkap lonjakan signifikan pada indikator kesejahteraan masyarakat, mulai dari pertumbuhan ekonomi yang melampaui angka tahun sebelumnya hingga keberhasilan menekan angka kemiskinan di Bumi Lambung Mangkurat.
Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Prov Kalsel, Rospana Sofian, menegaskan bahwa publikasi RLPPD ini bukan sekadar rutinitas birokrasi, melainkan wujud transparansi sesuai amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 19 Tahun 2024.
“RLPPD ini tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga sebagai sarana evaluasi dan komunikasi kepada masyarakat terkait capaian pembangunan daerah,” ujar Rospana di Banjarbaru, Jumat (27/3/2026).
Data menunjukkan performa makro Kalsel sepanjang 2025 berada pada tren positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tercatat naik menjadi 76,10 dari posisi 75,19 pada 2024. Kabar baik juga datang dari sektor ekonomi; pertumbuhan ekonomi Kalsel merangkak naik ke angka 5,22 persen, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 5,06 persen.
Sejalan dengan pertumbuhan tersebut, distribusi pendapatan masyarakat diklaim semakin merata. Hal ini tercermin dari penurunan angka Gini Ratio menjadi 0,287 (sebelumnya 0,302). Selain itu, angka kemiskinan berhasil ditekan menjadi 3,84 persen, sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun tipis ke level 4,16 persen.
Di sektor pelayanan publik, Pemprov Kalsel melaporkan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang nyaris menyentuh angka sempurna. Beberapa sektor bahkan mencatatkan kinerja 100 persen dengan serapan anggaran yang tinggi: ◾Pendidikan: Capaian SPM 99,77% (Serapan anggaran 97%). ◾Kesehatan: Layanan krisis/KLB mencapai 100% (Serapan anggaran 84,07%). ◾Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat: Keduanya mencapai target SPM 100%. ◾Trantibumlinmas & Sosial: Capaian layanan 100% dengan rata-rata serapan anggaran di atas 91%.
Dari sisi fiskal, Pemprov Kalsel mencatatkan performa pengelolaan keuangan yang stabil. Realisasi pendapatan daerah tahun 2025 menembus Rp11,18 triliun atau mencapai 106,27 persen dari target. Sementara itu, realisasi belanja daerah berada di angka Rp11,09 triliun (82,76 persen).
Rospana menekankan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil sinergi lintas sektoral. Meski demikian, evaluasi tetap akan dilakukan untuk menyongsong tantangan tahun berikutnya.
“Ke depan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan akan terus meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program pembangunan berbasis data, guna mendorong peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Laporan ini kini dapat diakses oleh khalayak luas sebagai bahan referensi dan kontrol sosial terhadap kinerja pemerintah daerah dalam membangun Kalimantan Selatan yang berkelanjutan.(mckalsel/lnk)
