BANJARMASIN – LENTERAKKALIMANTAN.NET Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) melaporkan rapor hijau atas kinerja pembangunan sepanjang tahun anggaran 2025. Dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalsel di Banjarmasin, Rabu (25/3/2026), indikator makro seperti angka kemiskinan, pengangguran, hingga indeks ketimpangan tercatat mengalami tren perbaikan yang signifikan.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kalsel Tahun 2025 tersebut dipaparkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin. Ia menegaskan bahwa gerak pembangunan di “Bumi Lambung Mangkurat” kini berada pada jalur yang tepat.
“Berbagai capaian ini menunjukkan bahwa pembangunan di Kalimantan Selatan berjalan ke arah yang baik. Namun kami menyadari, di balik setiap angka terdapat harapan masyarakat yang harus terus dijawab melalui kebijakan yang tepat dan berkelanjutan,” ujar Syarifuddin di hadapan pimpinan dan anggota legislatif.
Berdasarkan data yang dihimpun dalam LKPJ tersebut, sektor kesejahteraan masyarakat menunjukkan angka yang menggembirakan. Persentase penduduk miskin berhasil ditekan menjadi 3,88 persen. Tak hanya itu, jurang pemisah antara kaya dan miskin kian menyempit, terlihat dari Rasio Gini yang melandai dari 0,302 menjadi 0,287.
Di sektor ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat di angka 4,16 persen, membaik dibandingkan periode sebelumnya. Sementara itu, kualitas hidup masyarakat yang dipotret melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melonjak ke angka 75,19.
Syarifuddin menjelaskan, peningkatan IPM ini mencerminkan perbaikan simultan pada sektor kesehatan, pendidikan, dan daya beli masyarakat. Dari sisi makro ekonomi, pertumbuhan ekonomi Kalsel bahkan diklaim melaju di atas rata-rata nasional, membuktikan ketahanan ekonomi daerah yang solid di tengah dinamika global.
Meski dibanjiri angka positif, Pemprov Kalsel enggan berpuas diri. Redaksi mencatat ada “lampu kuning” pada ketergantungan sumber daya alam. Syarifuddin mengakui pemerintah masih memikul pekerjaan rumah (PR) besar, terutama pada penguatan sektor ekonomi non-pertambangan dan pemerataan pembangunan antarwilayah.
“Rekomendasi yang disampaikan DPRD akan menjadi pedoman penting bagi kami dalam merumuskan kebijakan pembangunan ke depan agar lebih tepat sasaran,” tambahnya.
Beberapa poin krusial yang akan menjadi fokus evaluasi ke depan meliputi: ◾Peningkatan kualitas pendidikan secara merata. ◾Perluasan kesempatan kerja di sektor formal. ◾Hilirisasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada tambang.
Rapat paripurna ini bukan sekadar seremoni akuntabilitas tahunan, melainkan instrumen evaluasi bagi publik untuk menagih janji pembangunan yang inklusif di Kalimantan Selatan. (mckalsel/lnk)
