BANJARMASIN – LENTERAKKALIMANTAN.NET Di saat sebagian besar aparatur sipil negara mulai menyesuaikan diri dengan skema bekerja dari rumah (Work From Home/WFH), Bidang Penanganan Bencana Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan justru mengambil langkah sebaliknya. Mereka memilih tetap berada di baris terdepan, memastikan pelayanan publik tidak kendur sedikit pun di tengah ancaman bencana yang bisa datang sewaktu-waktu.
Kepala Bidang Penanganan Bencana Dinsos Kalsel, Achmadi, menegaskan bahwa kebijakan WFH sama sekali tidak menyentuh unit yang dipimpinnya. Keputusan ini diambil demi menjaga stabilitas penanganan kedaruratan di wilayah Kalimantan Selatan.
“Berdasarkan petunjuk Presiden dan Bapak Gubernur, untuk bidang kedaruratan terutama penanganan bencana, WFH tidak diberlakukan. Kami tetap masuk dan siaga seperti biasa,” ujar Achmadi saat ditemui di Banjarmasin, Kamis, 16 April 2026.
Untuk memastikan respon cepat (quick response), Dinsos Kalsel telah memetakan kekuatan personel ke dalam dua wilayah strategis. Pembagian ini bertujuan agar mobilisasi bantuan dan evakuasi dapat dilakukan secara efektif tanpa terhambat kendala geografis. ◾Posko Utama Banjarmasin: Fokus pada koordinasi wilayah perkotaan dan sekitarnya. ◾Posko Banjarbaru: Mengamankan area pusat pemerintahan baru dan titik rawan di wilayah hulu.
“Kami membagi dua tim, ada yang bertugas di Banjarmasin dan ada di Banjarbaru. Keduanya tetap siaga penuh untuk mengantisipasi jika sewaktu-waktu terjadi bencana,” jelas Achmadi lebih lanjut.
Kesiapsiagaan ini tidak hanya sebatas kehadiran fisik personel. Achmadi memastikan bahwa seluruh “senjata” penanganan bencana, mulai dari peralatan evakuasi hingga stok logistik bantuan sosial, dalam status standby.
Pemeriksaan rutin terhadap kelayakan alat tetap dilakukan layaknya hari kerja normal. “Peralatan dan logistik tetap kami siapkan seperti biasa. Tidak ada perubahan dalam kesiapsiagaan,” tambahnya.
Ketegasan ini berlaku vertikal, mulai dari staf lapangan hingga jajaran manajerial. Menurutnya, marwah bidang penanganan bencana adalah kehadiran di tengah krisis, hal yang tidak bisa digantikan oleh pertemuan virtual.
“Tidak ada alasan untuk tidak masuk. Untuk bidang penanganan bencana, semua tetap bekerja normal dan siaga penuh,” tegasnya menutup pembicaraan.
Melalui komitmen ini, Dinas Sosial Kalsel berupaya memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa meskipun roda birokrasi di sektor lain melambat akibat WFH, jaring pengaman bencana tetap kokoh dan optimal.(mckalsel/lenka)
