BANJARMASIN LENTERAKKALIMANTAN.NET
Kinerja fiskal Provinsi Kalimantan Selatan pada awal Triwulan II tahun 2026 menunjukkan tren positif dengan penguatan pendapatan negara dan percepatan realisasi belanja daerah. Hingga 30 April 2026, realisasi Belanja Negara di Kalimantan Selatan tercatat mencapai Rp9,50 triliun atau 31,75 persen dari total pagu Rp29,93 triliun.
Baca Juga:
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan, Catur Ariyanto Widodo mengatakan, belanja negara masih menjadi instrumen penting dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi daerah.
“Belanja negara masih menjadi instrumen penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi daerah. Hingga April 2026, realisasi belanja menunjukkan perkembangan yang cukup baik, terutama pada Belanja Pemerintah Pusat yang tumbuh signifikan,” ujar Catur di Banjarmasin, Jumat (29/5/2026).
Belanja Pemerintah Pusat (BPP) tercatat sebesar Rp2,82 triliun atau tumbuh 40,77 persen secara year on year (yoy). Pertumbuhan tersebut menjadi salah satu faktor utama penggerak akselerasi fiskal di Kalimantan Selatan pada awal kuartal II tahun ini.
Baca Juga:
Sementara itu, penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) masih menjadi komponen terbesar dalam realisasi belanja negara dengan nilai Rp6,68 triliun. Meski secara tahunan mengalami kontraksi 17,96 persen, TKD tetap berperan penting dalam mendukung program pembangunan dan pelayanan publik di daerah.
Dari sisi penerimaan, Pendapatan Negara di Kalimantan Selatan hingga akhir April 2026 berhasil terkumpul sebesar Rp4,39 triliun atau 14,92 persen dari target. Angka tersebut tumbuh positif 30,30 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Menurut Catur, pertumbuhan tersebut didorong pemulihan penerimaan perpajakan yang meningkat 27,09 persen secara tahunan.
Baca Juga:
“Kinerja penerimaan yang tumbuh positif menunjukkan aktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha di Kalimantan Selatan masih cukup terjaga. APBN juga tetap hadir sebagai instrumen countercyclical untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi regional,” katanya.
Dengan perkembangan tersebut, posisi defisit regional tercatat sebesar Rp5,11 triliun. Namun kondisi tersebut dinilai masih wajar karena APBN tetap diarahkan untuk memperkuat stimulus ekonomi daerah.
Selain APBN, konsolidasi APBD regional Kalimantan Selatan hingga April 2026 juga menunjukkan performa yang cukup resilien. Pendapatan daerah terealisasi sebesar Rp9,49 triliun atau mencapai 30,17 persen dari target.
Baca Juga:
Tingkat kemandirian fiskal pemerintah daerah juga menunjukkan perbaikan. Ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat menurun menjadi 68,88 persen, lebih rendah dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 74,85 persen.
Pada sisi belanja daerah, realisasi mencapai Rp8,50 triliun atau 20,80 persen dari pagu anggaran. Capaian tersebut berbalik tumbuh positif sebesar 10,86 persen secara tahunan setelah sebelumnya mengalami kontraksi.
Lonjakan tertinggi terjadi pada Belanja Modal yang meningkat hingga 193,96 persen (yoy) menjadi Rp870,85 miliar.
Baca Juga:
“Lonjakan belanja modal menjadi indikasi bahwa pemerintah daerah mulai mempercepat pelaksanaan proyek-proyek fisik dan infrastruktur lebih awal, seperti pembangunan jalan dan irigasi. Ini diharapkan dapat memberikan efek pengganda terhadap aktivitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan regional,” jelas Catur.
Ia berharap percepatan belanja produktif tersebut dapat memperkuat kualitas pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur yang lebih merata dan berkelanjutan(mckalsel/lnk).
Related Posts:
Baca Juga:
