PURUK CAHU – LENTERAKKALIMANTAN.NET DIKetidakjelasan nasib sejumlah proyek infrastruktur yang terbengkalai di Kabupaten Murung Raya memicu reaksi keras dari parlemen setempat. Komisi II DPRD Murung Raya mendesak dinas-dinas instansi terkait segera muncul ke publik untuk memberikan klarifikasi komprehensif guna meredam spekulasi liar di tengah masyarakat.
Sekretaris Komisi II DPRD Murung Raya, H. Barlin, S.E., menegaskan bahwa publik berhak mengetahui kendala teknis maupun anggaran yang menyebabkan pembangunan terhenti. Menurutnya, di era keterbukaan informasi, bungkamnya instansi pemerintah hanya akan memperkeruh suasana.
“Bukan tanpa alasan jika pembangunan infrastruktur ini tertunda, maka dari itu kami harap pihak dinas instansi hadir untuk memberikan penjelasan kepada publik. Kami ingin menepis kesalahpahaman dan berbagai dugaan yang beredar,” ujar Barlin dalam keterangannya, Jumat (3/4/2026).
Barlin juga memberikan catatan kritis mengenai pemilihan pihak ketiga atau kontraktor. Ia menyoroti pola kegagalan proyek di masa lalu yang kerap melibatkan rekanan dan tenaga kerja dari luar daerah yang tidak memiliki ikatan emosional maupun komitmen kuat terhadap pembangunan di Bumi Tana Malai Tolung Lingu.
Ia menyarankan agar proses lelang ke depan dilakukan dengan evaluasi yang lebih ketat dan mempertimbangkan aspek kredibilitas perusahaan. “Maka dari itu, kami harap kedepannya bisa dipertimbangkan sebelum memastikan PT dan CV mana yang memenangkan lelang,” tegasnya.
Legislator ini mengingatkan agar dinas instansi tidak bersikap pasif. Proaktif dalam memberikan informasi dianggap sebagai bentuk rasa cinta dan tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat Murung Raya.
“Cintailah rakyat daerah yang memiliki rasa mencintai daerah Tana Malai Tolung Lingu ini,” pungkas Barlin.
Melalui desakan ini, DPRD berharap roda pembangunan infrastruktur dapat kembali berputar normal. Langkah ini dinilai krusial bukan sekadar untuk menyelesaikan proyek fisik, melainkan untuk memastikan kualitas hidup masyarakat meningkat dan setiap rupiah anggaran daerah memberikan manfaat nyata.(Lkg)
