Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan memastikan persiapan operasional tiga Sekolah Rakyat (SR) di Banjarbaru, Barito Kuala, dan Tanah Bumbu terus berjalan. Hingga saat ini, progres pembangunan fisik ketiga sekolah tersebut telah mencapai sekitar 85 persen.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan M. Farhanie melalui Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Rahmady Abbasmay, mengatakan pembangunan terus dipercepat agar sekolah dapat segera difungsikan sebagai bagian dari program nasional Kementerian Sosial.
“Secara fisik pembangunan sudah mencapai sekitar 85 persen. Dengan luasan kawasan yang cukup besar, progres tersebut sudah sangat baik dan terus dikebut agar dapat segera difungsikan,” ujar Rahmady di Banjarbaru, Jumat (10/7/2026).
Selain pembangunan fisik, proses penerimaan peserta didik baru juga terus dilakukan. Setiap jenjang pendidikan, yakni SD, SMP, dan SMA, ditargetkan menerima masing-masing 90 siswa.
Rahmady menjelaskan kuota peserta didik untuk jenjang SMP dan SMA telah terpenuhi. Namun, penerimaan siswa SD masih menghadapi kendala karena masih kekurangan sekitar 40 hingga 50 calon peserta didik.
Menurutnya, kondisi tersebut dipengaruhi kekhawatiran sebagian orang tua terhadap sistem pendidikan berasrama (boarding school) yang diterapkan di Sekolah Rakyat.
“Kalau SMP dan SMA sudah tidak ada kendala, kuotanya sudah terpenuhi. Yang masih menjadi tantangan adalah SD karena banyak orang tua yang masih merasa khawatir melepas anaknya tinggal di asrama. Kami terus melakukan sosialisasi agar masyarakat memahami konsep Sekolah Rakyat ini,” jelasnya.
Ia berharap kepercayaan masyarakat akan meningkat setelah program Sekolah Rakyat mulai berjalan dan menunjukkan hasil yang positif.
Sementara itu, tahapan seleksi calon peserta didik telah selesai dan Dinas Sosial kini menunggu penetapan resmi dari Person In Charge (PIC) Program Sekolah Rakyat Kementerian Sosial.
Di sisi lain, proses pemenuhan sumber daya manusia juga masih berlangsung. Rekrutmen kepala sekolah dan tenaga pendidik dilakukan oleh Kementerian Sosial, sedangkan pemerintah daerah diminta membantu menyediakan guru sementara agar proses belajar mengajar dapat segera dimulai.
“Rekrutmen kepala sekolah dan tenaga pendidik masih berproses di Kementerian Sosial. Sementara itu, pemerintah daerah diminta membantu menyiapkan guru sementara hingga proses rekrutmen selesai,” katanya.
Rahmady menambahkan, Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) ditargetkan dimulai pada 14 Juli 2026. Namun pelaksanaannya tetap menyesuaikan kesiapan bangunan, tenaga pendidik, dan kepala sekolah.
“Target MPLS memang pada 14 Juli, tetapi pelaksanaannya tetap bergantung pada kesiapan bangunan dan sumber daya manusia. Jika semuanya telah siap, maka kegiatan akan segera dimulai,” pungkasnya(mckalsel/lnk).
