TANAH BUMBU, Lenterakkalimantan.net –
Isu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang disebut-sebut berlaku mulai 1 April 2026 memicu kepanikan di tengah masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu. Dampaknya, antrean panjang terlihat di sejumlah SPBU, bahkan kelangkaan BBM dan LPG mulai dirasakan di beberapa titik.
Baca Juga:
Ketua Komisi III DPRD Tanah Bumbu, Andi Asdar Wijaya, mengungkapkan bahwa kondisi tersebut dipicu oleh informasi yang belum tentu kebenarannya, namun terlanjur menyebar luas di masyarakat.
“Isu kenaikan harga BBM, baik subsidi maupun non-subsidi, membuat masyarakat panik. Akibatnya terjadi antrean panjang di SPBU, bahkan berpotensi memicu penimbunan di tingkat pangkalan,” ujarnya, Rabu (1/4/2026).
Untuk memastikan kondisi di lapangan, Andi Asdar mengaku turun langsung melakukan pemantauan pada malam hari. Hasilnya, ia menemukan situasi yang cukup memprihatinkan.
Baca Juga:
“Saya sempat berkeliling untuk mengisi Pertalite, namun hampir seluruh SPBU tutup. Penjual eceran pun tidak berani menjual. Ini menunjukkan kepanikan masyarakat sudah berdampak nyata,” ungkapnya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa berdasarkan informasi resmi dari pemerintah pusat, tidak ada kenaikan harga BBM per 1 April 2026.
“Dari keterangan resmi pemerintah pusat melalui Mensesneg, Kementerian ESDM, hingga pimpinan DPR, dipastikan tidak ada kenaikan harga BBM, baik subsidi maupun non-subsidi,” tegasnya.
Ia menilai, kondisi kelangkaan yang terjadi saat ini lebih disebabkan oleh perilaku panic buying atau pembelian berlebihan oleh masyarakat.
Baca Juga:
“Kalau semua membeli dalam jumlah banyak atau menimbun, justru masyarakat sendiri yang dirugikan. Distribusi terganggu, antrean semakin panjang,” jelasnya.
Selain Pertalite, ia juga mengingatkan potensi dampak terhadap jenis BBM lain seperti solar dan dexalite, yang dapat merugikan pelaku usaha kecil.
“Ini bisa berdampak pada pengusaha kecil yang sangat bergantung pada BBM tersebut untuk operasional,” tambahnya.
Ia pun mendorong instansi terkait untuk segera melakukan pengawasan ketat guna mencegah praktik penimbunan serta memastikan distribusi tetap berjalan normal.
“Kami meminta pengawasan diperketat di seluruh wilayah Tanah Bumbu. Distribusi harus dijaga, dan informasi yang jelas harus disampaikan agar masyarakat tidak mudah panik,” pungkasnya.
Related Posts:
Baca Juga:
