BANJARBARU LENTERAKKALIMANTAN.NET
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya mendukung Program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah pusat sebagai langkah strategis memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin sekaligus memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi.
Baca Juga:
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kalimantan Selatan, Galuh Tantri Narindra, mengatakan program tersebut memberikan peluang besar bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem yang masuk kategori desil 1 dan desil 2 untuk memperoleh pendidikan yang layak.
“Program Sekolah Rakyat ini sangat berdampak bagi masyarakat. Harapannya, anak-anak usia sekolah yang berasal dari keluarga pada desil 1 dan desil 2 dapat memperoleh kesempatan pendidikan yang layak sehingga memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya,” ujar Tantri di Banjarbaru, Senin (8/6/2026).
Menurutnya, pelaksanaan program hingga saat ini berjalan sesuai rencana dan mendapat dukungan dari berbagai pihak. Namun, proses verifikasi dan validasi data calon peserta didik masih menjadi tahapan krusial untuk memastikan program tepat sasaran.
Baca Juga:
Pemerintah daerah bersama Dinas Sosial kabupaten/kota terus melakukan pendataan dan pencocokan data penerima manfaat. Dalam proses tersebut, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) turut melakukan penjangkauan langsung ke masyarakat.
Dari hasil pendataan lapangan, masih ditemukan sejumlah keluarga miskin yang belum tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Kami menemukan masih ada masyarakat yang sebenarnya masuk kategori miskin namun belum terdata. Karena itu, akan dilakukan rekrutmen dan pendataan baru agar anak-anak yang benar-benar berhak dapat menjadi penerima manfaat Sekolah Rakyat,” katanya.
Baca Juga:
Tantri menegaskan pendidikan merupakan salah satu instrumen paling efektif untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mengurangi kemiskinan.
“Anak-anak yang masuk Sekolah Rakyat adalah mereka yang berhak. Cara paling tepat untuk keluar dari kemiskinan adalah melalui pendidikan. Dengan pendidikan yang baik, mereka memiliki peluang lebih besar mendapatkan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan keluarganya,” tambahnya.
Terkait pembangunan Sekolah Rakyat, seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan telah mengusulkan lokasi pembangunan. Namun pada tahap awal, baru tiga lokasi yang akan direalisasikan, sedangkan daerah lainnya akan dibangun secara bertahap hingga 2029.
Baca Juga:
Meski demikian, sejumlah kendala masih dihadapi di beberapa daerah, antara lain lahan yang berada di kawasan rawan banjir, proses pembebasan lahan yang belum tuntas, hingga keterbatasan luasan lahan yang belum memenuhi syarat minimal lima hektare.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemprov Kalsel telah mengusulkan kepada Kementerian Sosial agar memberikan relaksasi terhadap ketentuan luasan lahan sehingga pembangunan Sekolah Rakyat tetap dapat dilakukan melalui konsep bangunan bertingkat.
“Kami berharap seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan dapat mendukung program ini dan nantinya setiap daerah memiliki satu Sekolah Rakyat. Dukungan dari pemerintah pusat dan Kementerian Sosial sangat diperlukan agar target tersebut dapat terwujud,” pungkasnya(mckalsel/lnk).
Baca Juga:
