Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 menjadi momentum krusial bagi Pemerintah Kabupaten Murung Raya untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pendidikan. Ketua Komisi I DPRD Murung Raya, H. Rejikinoor, S.Sos., menegaskan bahwa pihaknya kini tengah memperketat pengawasan terhadap realisasi anggaran dan regulasi pendidikan agar lebih berpihak kepada kebutuhan rakyat.
“Selamat Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2026. Apresiasi setinggi-tingginya untuk guru, kepala sekolah, pengawas, tenaga kependidikan, komite sekolah, orang tua, dan seluruh elemen yang menjaga nyala pendidikan di Murung Raya,” ujar Rejikinoor saat ditemui, Sabtu (2/5/2026).
Legislatif, menurut Rejikinoor, memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan setiap rupiah dari APBD yang dialokasikan ke sektor pendidikan tepat sasaran. Ia menekankan bahwa fokus utama Komisi I saat ini adalah pemerataan sarana prasarana sekolah, terutama di wilayah-wilayah terpencil yang kerap minim akses.
Selain infrastruktur, kesejahteraan tenaga pengajar menjadi sorotan utama. “Guru yang sejahtera akan melahirkan pembelajaran bermutu. Kami di DPRD terus mendorong percepatan sertifikasi, pemberian tunjangan daerah khusus, hingga rehabilitasi ruang kelas yang rusak,” tambahnya.
Tidak hanya soal akademik, Rejikinoor juga menekankan urgensi pendidikan karakter yang berbasis pada kearifan lokal. Menurutnya, output pendidikan di Murung Raya harus mencetak generasi yang tidak hanya kompeten secara intelektual, tetapi juga memiliki fondasi moral yang kuat serta bangga terhadap identitas budaya Dayak.
Sebagai langkah konkret, DPRD Murung Raya berkomitmen untuk memperkuat sinergi dengan pihak eksekutif serta merangkul dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Rejikinoor menegaskan bahwa lembaganya siap mengambil peran sebagai mitra kritis guna memastikan kebijakan pendidikan di daerah benar-benar menjawab tantangan lapangan.
“Hardiknas bukan sekadar seremoni. Ini adalah pengingat bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama. Kami di DPRD siap menjadi mitra kritis dan konstruktif agar setiap kebijakan pendidikan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” pungkasnya. (Lkg)
