BANJARMASIN LENTERAKKALIMANTAN.NET
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat penanganan wilayah blank spot sekaligus mendorong pemerataan akses digital di seluruh daerah. Komitmen ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi yang diinisiasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia di Banjarmasin, Rabu (29/4/2026).
Baca Juga:
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kalimantan Selatan, Muhamad Muslim, menegaskan rakor ini menjadi momentum penting untuk memastikan percepatan penuntasan blank spot tidak hanya berhenti pada perencanaan, tetapi benar-benar diimplementasikan dan dimonitor secara berkelanjutan.
“Kami berharap hasil rakor ini tidak hanya menjadi dokumen, tetapi dapat diimplementasikan dan dimonitor secara berkala,” ujarnya.
Berdasarkan data 2026, sebanyak 91 persen desa di Kalimantan Selatan telah terbebas dari blank spot. Dari total 2.015 desa, sebanyak 1.814 desa telah memiliki infrastruktur digital, sementara sekitar 201 desa masih menjadi fokus penanganan.
Baca Juga:
Muslim menjelaskan, tantangan geografis masih menjadi hambatan utama dalam pemerataan akses digital, yang berdampak langsung pada kualitas layanan publik dan pertumbuhan ekonomi digital.
“Kondisi geografis menciptakan kesenjangan akses digital yang berimbas pada layanan publik dan ekonomi,” katanya.
Selain perluasan jaringan, Pemprov Kalsel juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas internet. Kebutuhan masyarakat kini tidak hanya sebatas sinyal telepon, tetapi juga koneksi internet yang stabil dengan kapasitas memadai.
Baca Juga:
Untuk itu, pemerintah mendorong peningkatan bandwidth serta penguatan sistem pemantauan berbasis real-time yang dapat diakses oleh kepala daerah guna memantau pembangunan infrastruktur telekomunikasi secara langsung.
Dalam mendukung transformasi digital, Diskominfo Kalsel juga telah menghubungkan 86 perangkat daerah dan UPTD ke jaringan internet, serta mengintegrasikan sistem Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ke Pusat Data Nasional.
Ke depan, integrasi jaringan intra pemerintah hingga tingkat kabupaten/kota ditargetkan rampung untuk memperkuat layanan digital yang lebih efisien dan merata.
Baca Juga:
“Yang terpenting adalah memastikan tidak ada wilayah di Kalimantan Selatan yang tertinggal dalam akses informasi digital,” tegasnya.
Dengan penguatan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta, Pemprov Kalsel optimistis kesenjangan digital dapat segera diatasi dan manfaat ekonomi digital dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat(mckalsel/lnk).
Related Posts:
Baca Juga:
