BANJARMASIN LENTERAKKALIMANTAN.NET
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mempercepat penanganan wilayah blankspot guna memastikan akses digital merata hingga ke pelosok. Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur Muhidin saat membuka Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program Penanganan Blankspot di Galaxy Hotel Banjarmasin, Rabu (29/4/2026).
Baca Juga:
Rapat strategis ini mempertemukan pemerintah pusat, daerah, operator telekomunikasi, serta pemangku kepentingan untuk merumuskan langkah konkret mengatasi desa-desa yang masih terisolasi secara digital.
Melalui Asisten III Bidang Administrasi Umum, Dinansyah, Gubernur menyampaikan bahwa akses internet kini telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat yang menopang sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga layanan pemerintahan.
“Masih terdapat ratusan desa di Kalimantan Selatan yang belum menikmati layanan digital secara optimal, terutama di wilayah pedalaman dan daerah dengan keterbatasan infrastruktur,” ujarnya.
Baca Juga:
Ia menegaskan, penanganan blankspot membutuhkan kolaborasi lintas pihak. Pemerintah pusat berperan dalam kebijakan dan pembangunan wilayah 3T, sementara pemerintah provinsi bertindak sebagai koordinator, dan kabupaten/kota menyiapkan data serta dukungan lokasi.
Salah satu tantangan utama adalah wilayah blankspot yang tidak masuk kategori 3T, sehingga tidak sepenuhnya bisa dibiayai melalui APBN. Untuk itu, Pemprov mendorong skema kolaboratif dengan operator telekomunikasi melalui penyediaan infrastruktur pendukung.
“Data blankspot harus benar-benar valid dan disepakati bersama agar kebijakan tidak salah sasaran,” tegas Dinansyah.
Baca Juga:
Sementara itu, Asisten Deputi Bidang Koordinasi Telematika, Agus Pandu Purnama, mengapresiasi sinergi yang dibangun daerah. Ia menyebut data lapangan dari kabupaten/kota menjadi dasar penting dalam perumusan kebijakan nasional.
Selain jaringan telekomunikasi, rapat juga menyoroti pentingnya dukungan kelistrikan di wilayah terpencil sebagai fondasi pengembangan akses digital.
Hasil rakor ini akan dibawa ke tingkat pusat untuk ditindaklanjuti, dengan target percepatan penyediaan akses digital di desa prioritas.
Baca Juga:
Melalui sinkronisasi ini, Pemprov Kalsel optimistis kesenjangan digital dapat ditekan, sehingga masyarakat di seluruh wilayah Banua dapat menikmati manfaat ekonomi digital dan akses informasi secara setara(mckalsel/lnk).
Related Posts:
Baca Juga:
