BANJARBARU LENTERAKALIMANTAN.NET
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Kehutanan Kalimantan Selatan memaksimalkan pemanfaatan program FOLU Net Sink 2030 untuk mempercepat pemulihan lahan kritis dan meningkatkan tutupan hutan di daerah.
Baca Juga:
Langkah tersebut dilakukan di tengah keterbatasan anggaran daerah pada 2026 dengan memanfaatkan peluang pendanaan internasional guna mendukung program rehabilitasi hutan dan lahan.
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, Fatimatuzzahra mengatakan sektor kehutanan memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan lingkungan sekaligus mengurangi risiko bencana, sehingga tetap membutuhkan dukungan pendanaan yang memadai.
Menurutnya, pembangunan kehutanan di Kalimantan Selatan difokuskan pada pemulihan lahan kritis, peningkatan tutupan lahan, pencegahan kebakaran hutan dan lahan, serta penguatan pengamanan kawasan hutan.
Baca Juga:
“Tujuan utamanya adalah memulihkan lahan kritis, meningkatkan tutupan lahan, serta meminimalisir karhutla,” ujarnya di Banjarbaru.
Ia menjelaskan sejak 2016 Dinas Kehutanan Kalimantan Selatan bersama pemerintah kabupaten dan berbagai pemangku kepentingan telah melakukan berbagai upaya pemulihan ekosistem hutan di sejumlah wilayah.
Salah satu peluang pendanaan yang dimanfaatkan berasal dari program FOLU Net Sink 2030 yang disiapkan sejak 2021 bersama Unit Pelaksana Teknis dari Kementerian Kehutanan Republik Indonesia.
Baca Juga:
Pada 2024 Kalimantan Selatan memperoleh pendanaan tahap pertama melalui skema Resource Based Contribution sekitar Rp9 miliar yang digunakan untuk kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan seluas sekitar 305 hektare di wilayah KPH Tanah Laut, Hulu Sungai, dan Kayutangi.
Pendanaan tersebut bersumber dari Pemerintah Norwegia melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup di Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Program tersebut berlanjut pada 2025 dengan pendanaan tahap kedua sekitar Rp11 miliar dengan luasan rehabilitasi yang hampir sama.
Baca Juga:
Kegiatan tahap kedua dilaksanakan di wilayah Tabalong, Hulu Sungai, Kusan, dan KPH Pulau Laut dengan fokus utama pada rehabilitasi lahan.
Sementara pada 2026 Dinas Kehutanan Kalimantan Selatan tengah mengikuti proses pembahasan untuk tahap pendanaan berikutnya.
Pada tahap ini kegiatan yang diusulkan tidak hanya rehabilitasi lahan mineral tetapi juga mencakup rehabilitasi ekosistem mangrove.
Baca Juga:
Beberapa kawasan mangrove yang tengah dikaji berada di Tanah Laut dan Kotabaru dengan luasan sekitar 100 hingga 200 hektare.
Selain rehabilitasi lahan, pemerintah juga diarahkan untuk memprioritaskan kegiatan di wilayah hulu yang sebelumnya terdampak banjir seperti Daerah Tangkapan Air Barabai dan Daerah Tangkapan Air Riam Kiwa(mckalsel/lnk).
Related Posts:
Baca Juga:
