BANJARBARU LENTERAKKALIMANTAN.NET
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) terus memperkuat komitmen pemerintah kabupaten dan kota dalam mewujudkan sanitasi yang layak dan berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan melalui Coaching Clinic I Implementasi Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Tahun 2026 yang digelar di Banjarbaru, Selasa (30/6/2026).
Baca Juga:
Kepala Dinas PUPR Kalimantan Selatan, M. Yasin Toyib, melalui Kepala Seksi Penataan Bangunan, Akhmad Humaidi, mengatakan kegiatan tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat kapasitas Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) dalam mengawal implementasi Strategi Sanitasi Kabupaten, khususnya di Kabupaten Tanah Laut dan Kota Banjarmasin yang tahun ini mendapat pendampingan dari Kementerian PUPR.
Ia mengapresiasi partisipasi seluruh peserta, terutama Pokja PKP dari Kabupaten Tanah Laut dan Kota Banjarmasin, yang aktif mengikuti kegiatan sehingga pelaksanaan coaching clinic berjalan dengan baik.
“Melalui kegiatan ini diharapkan pengetahuan peserta mengenai pengelolaan sanitasi semakin meningkat sekaligus memperkuat langkah-langkah konkret dalam pendampingan implementasi Strategi Sanitasi Kabupaten,” ujarnya.
Baca Juga:
Humaidi menjelaskan, pemerintah telah menetapkan target pembangunan sanitasi melalui RPJMN 2025–2029 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030, yaitu mewujudkan 100 persen akses sanitasi layak, 30 persen sanitasi aman, serta menghentikan praktik buang air besar sembarangan (BABS).
Menurutnya, Pokja PKP memiliki peran penting sebagai wadah koordinasi, advokasi, dan sinergi antar pemangku kepentingan untuk mempercepat pencapaian target tersebut.
Karena itu, coaching clinic menjadi momentum menyusun strategi implementasi yang efektif sekaligus mendorong komitmen kepala daerah sebagai tahapan awal (Milestone 1) dalam pelaksanaan Strategi Sanitasi Kabupaten.
Baca Juga:
“Harapannya Kabupaten Tanah Laut dan Kota Banjarmasin dapat mengawali implementasi SSK dengan dukungan penuh dari kepala daerah sehingga percepatan pembangunan sanitasi dapat berjalan optimal,” pungkasnya(mckalsel/lnk).
Related Posts:
Baca Juga:
