BANJARMASIN – LENTERAKKALIMANTAN.NET
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) resmi memacu akselerasi hilirisasi sumber daya alam dan penguatan industri halal sebagai motor utama penggerak ekonomi daerah pada 2026. Langkah strategis ini dikukuhkan dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Perindustrian Tahun 2026 yang dibuka oleh Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Kalsel, Miftahul Chair, di Banjarmasin, Senin (30/3/2026).
Rakornis ini menjadi krusial untuk menyelaraskan target nasional dengan kebutuhan lokal di 13 kabupaten/kota. Fokus utamanya adalah mengubah wajah industri Kalsel dari sekadar penyedia bahan mentah menjadi produsen barang bernilai tambah tinggi melalui optimalisasi Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Baca Juga:
Miftahul Chair menegaskan bahwa pembangunan industri tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Diperlukan orkestrasi yang sistematis antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota agar visi pembangunan ekonomi yang inklusif dapat tercapai.
“Rapat koordinasi teknis ini menjadi momentum penting untuk menyatukan persepsi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, sehingga program-program yang disusun benar-benar selaras dengan arah kebijakan nasional dan visi misi daerah,” ujar Miftahul dalam sambutannya.
Melalui tema “Akselerasi Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Hilirisasi Industri, Penguatan Industri Halal serta Optimasi Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus yang Berdaya Saing”, forum ini dirancang sebagai wadah serap aspirasi untuk menyusun kebijakan berbasis data lapangan.
Baca Juga:
Salah satu poin tajam yang menjadi sorotan dalam rakornis tahun ini adalah penguatan sektor Industri Kecil dan Menengah (IKM). Pemprov Kalsel berkomitmen agar hilirisasi tidak hanya dinikmati oleh korporasi besar, tetapi juga menyentuh level akar rumput melalui peningkatan kapasitas pengrajin dan pengusaha lokal.
“Melalui forum ini, kita ingin mendapatkan berbagai masukan strategis dari daerah, sehingga rencana kegiatan yang disusun benar-benar berbasis kebutuhan dan aspirasi bersama,” tambah Miftahul.
Selain hilirisasi, penguatan ekosistem industri halal menjadi agenda prioritas mengingat potensi pasar yang besar dan relevansi budaya di Kalimantan Selatan. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing produk lokal di pasar global.
Baca Juga:
Agenda ini dihadiri oleh delegasi Dinas Perindustrian dari seluruh wilayah Kalsel. Selain penyusunan rencana kerja, forum ini menjadi ruang berbagi best practice (praktik terbaik) mengenai kendala dan solusi pengembangan industri di masing-masing daerah.
Miftahul menutup arahannya dengan harapan besar terhadap sinergi lintas sektoral:
“Kami berharap melalui Rakornis ini, koordinasi antar seluruh pihak semakin kuat, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, merata, dan saling menguatkan di Kalimantan Selatan.”tandasnya.(mckalsel/lnk)
Baca Juga:
