Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mematangkan kesiapan operasional kawasan Tugu Pal 0 Kilometer Banjarmasin sebelum resmi dibuka untuk masyarakat umum.
Sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bersama perusahaan daerah melakukan peninjauan langsung untuk memastikan seluruh fasilitas dan sarana pendukung berfungsi optimal.
Peninjauan melibatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalsel, Dinas Pariwisata, Biro Umum, Dinas Perdagangan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), PT Bangun Banua, serta tim akademisi dari Universitas Lambung Mangkurat (ULM).
Kegiatan tersebut dilakukan guna melihat langsung kondisi bangunan dan kawasan penunjang yang diproyeksikan menjadi ikon baru Kalimantan Selatan.
Kepala Dinas PUPR Kalsel, M. Yasin Toyib melalui Kepala Bidang Cipta Karya, Ryan Tirta Nugraha mengatakan, hingga kini pengelolaan kawasan masih menunggu penunjukan resmi dari pemerintah daerah.
“Untuk pengelolaan masih belum ada penunjukan secara resmi apakah dikelola oleh Dinas Pariwisata, Biro Umum atau PT Bangun Banua,” ujar Ryan usai peninjauan lapangan, Kamis (14/5/2026).
Menurutnya, peninjauan lintas instansi tersebut menjadi bagian penting sebelum kawasan dibuka secara penuh kepada masyarakat.
“Pemerintah ingin memastikan seluruh fasilitas, sistem pendukung, hingga kenyamanan pengunjung benar-benar siap digunakan,” katanya.
Berdasarkan data Dinas PUPR Kalsel, Tugu Pal 0 Kilometer memiliki tinggi mencapai 99 meter dengan enam lantai. Bangunan itu berdiri di atas lahan seluas 17.480 meter persegi dengan total luas bangunan mencapai 10.217,82 meter persegi.
Kawasan tersebut juga dilengkapi berbagai fasilitas modern, di antaranya amphitheater, elevator lift, area UMKM, powerhouse, CCTV, sistem pengolahan limbah, musholla, videotron, hingga audio system.
Rincian fasilitas pendukung meliputi amphitheater seluas 1.766,19 meter persegi, UMKM A seluas 1.362,58 meter persegi, dan UMKM B seluas 3.510,64 meter persegi.
Selain menjadi landmark baru, Tugu Pal 0 Kilometer diproyeksikan sebagai destinasi wisata unggulan sekaligus ruang publik representatif yang dapat mendukung aktivitas masyarakat, pemberdayaan UMKM, hingga penyelenggaraan agenda budaya dan pariwisata di Kalimantan Selatan(mckalsel/lnk).
