PURUK CAHU – LENTERAKKALIMANTAN.NET Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Murung Raya, Tuti Marheni, menegaskan komitmen legislatif untuk mengawal aspirasi masyarakat dalam agenda pembangunan daerah. Meski terkendala keterbatasan anggaran, DPRD memastikan seluruh usulan warga akan direalisasikan secara bertahap melalui skala prioritas.
Tuti menyatakan bahwa pemenuhan hak-hak publik merupakan kewajiban konstitusional yang telah menjadi kesepakatan bersama antara pihak legislatif dan eksekutif.
“Melayani dan menindaklanjuti hal tersebut sudah menjadi komitmen pemerintah,” ujar Tuti Marheni dalam keterangan resminya kepada media di Gedung DPRD Murung Raya.
Dalam penjelasannya, Tuti memaparkan bahwa percepatan pembangunan tidak bisa dilakukan sekaligus. Proses ini sangat bergantung pada ketersediaan kas daerah serta sokongan dana alokasi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Kalimantan Tengah.
Ia menekankan bahwa setiap kebijakan diambil melalui mekanisme musyawarah mufakat untuk mencari solusi terbaik di tengah dinamika ekonomi saat ini.
“Kami memiliki rasa peduli terhadap berbagai keluhan masyarakat, maka kami tidak luput dari musyawarah mufakat antara pemerintah dan DPRD dalam mencari solusi,” tambahnya.
DPRD Murung Raya saat ini tengah memfokuskan pemberdayaan anggaran pada sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan produktivitas masyarakat. Setidaknya terdapat sembilan sektor utama yang menjadi radar pengawasan dewan: ◾Infrastruktur Vital: Pembangunan jalan, jembatan, dan sarana air bersih. ◾Konektivitas: Perluasan jaringan internet hingga pelosok. ◾Layanan Dasar: Penguatan fasilitas kesehatan dan pendidikan. ◾Ekonomi Mandiri: Ketahanan pangan, sektor pertanian, serta perikanan. ◾Kesejahteraan: Program sosial dan fasilitas olahraga.
Menutup keterangannya, Tuti meminta masyarakat untuk tetap objektif dalam melihat kondisi keuangan daerah yang sedang berupaya pulih dan berkembang. Sinergi antara pemangku kebijakan dan warga menjadi kunci agar pembangunan tepat sasaran.
“Kami mohon saling memaklumi kondisi dan situasi yang kita alami saat ini,” tutupnya.
Dengan pengawalan ketat dari DPRD, diharapkan pembangunan di Kabupaten Murung Raya dapat bergerak lebih cepat tanpa meninggalkan satu pun usulan masyarakat yang krusial.(Lkg)
