TANAH BUMBU, Lenterakkalimantan.net – Komisi II DPRD Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan, dan Perindustrian (DKUMP2) guna membahas tindak lanjut relokasi pedagang Pasar Bumi Pangeran Pagatan yang kondisinya kian memprihatinkan dan dinilai membahayakan keselamatan.
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi II DPRD Tanbu, Andi Erwin Prasetya, tersebut dihadiri perwakilan DKUMP2 serta tim perencana. Agenda utama pembahasan adalah percepatan relokasi pedagang ke Pasar Darurat sebelum Hari Raya Idulfitri. Rapat berlangsung di ruang rapat Komisi DPRD Tanbu, Selasa (3/3/2026).
Baca Juga:
Kepala DKUMP2 Tanah Bumbu, Eryanto Rais, mengungkapkan bahwa kondisi struktur bangunan pasar lama di Pagatan saat ini sudah berada pada tahap yang mengkhawatirkan. Berdasarkan pemantauan rutin yang dilakukan setiap pekan, retakan pada dinding dan bagian struktur bangunan terus mengalami pelebaran.
“Kami sangat mengkhawatirkan keselamatan pedagang maupun pembeli. Bahkan sudah ada insiden pedagang yang tertimpa material plafon hingga pingsan. Keselamatan menjadi prioritas utama, meskipun kami akui kondisi pasar relokasi saat ini masih belum sepenuhnya sempurna,” ujarnya.
Kekhawatiran tersebut semakin meningkat mengingat tradisi lonjakan pengunjung pada H-2 dan H-1 menjelang Lebaran. Pemerintah daerah menilai, jika relokasi ditunda hingga setelah Lebaran, beban massa yang membludak dikhawatirkan dapat memicu keruntuhan bangunan.
Baca Juga:
Menanggapi adanya permintaan sebagian pedagang untuk menunda relokasi hingga usai Lebaran, pimpinan rapat menegaskan bahwa persoalan keselamatan tidak dapat ditawar.
“Masalah keselamatan jiwa tidak bisa ditunda. Tidak ada kebijakan atau diskresi untuk itu. Tempat relokasi sudah disiapkan, pedagang harus segera pindah. Jika terjadi sesuatu di pasar lama, siapa yang bertanggung jawab? Kalau perlu, Satpol PP bisa dilibatkan untuk membantu proses pemindahan,” tegas Andi Erwin.
Selain membahas percepatan relokasi, rapat juga menyoroti sejumlah kendala teknis di lokasi pasar darurat, seperti tumpukan material kayu yang menghambat akses serta masih minimnya fasilitas penunjang.
Anggota Komisi II DPRD Tanbu, Harmanuddin, menyarankan agar anggaran sebesar Rp225 juta yang sebelumnya telah disepakati segera direalisasikan untuk perbaikan akses jalan, pemasangan penerangan, serta penyediaan fasilitas WC umum.
Baca Juga:
“Jangan sampai pedagang hanya diminta pindah, tetapi akses menuju lokasi masih sulit karena jalan rusak atau tertutup tumpukan kayu. Kami minta dinas segera merealisasikan anggaran tersebut agar sarana di pasar relokasi memadai,” ungkap Harmanuddin.
Di akhir rapat, DPRD Tanah Bumbu juga memberikan catatan kritis terkait kualitas pengerjaan bangunan pasar. Dari hasil temuan di lapangan, terdapat material kayu yang melengkung serta sejumlah pekerjaan yang dinilai tidak sesuai harapan, meskipun telah menyerap anggaran yang cukup besar.
Melalui rapat ini, DPRD Tanah Bumbu menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses relokasi pedagang agar hak mereka untuk berdagang secara layak tetap terpenuhi, sekaligus memastikan kewajiban pemerintah dalam menjamin keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama.
Baca Juga:
